OPAC | UPT. PERPUSTAKAAN USK

Advanced Search

Merawat moralitas bangsa

SULASTRI - SUBHAYNI - HASBI ALI - RUSLI YUSUF - MUTTAQIN MANSUR, TEUKU - SULAIMAN TRIPA - MAYA APRITA SARI, CUT - ADI ABDULLAH, M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) bermuatan general education

SULASTRI - RUSLAN - HASBI ALI - RUSLI YUSUF - RIA FITRI - MUTTAQIN MANSUR, TEUKU - BASRI EFFENDI - DASIM BUDIMANSYAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ilmu sosial dan budaya dasar: bermuatan general education

SULAIMAN - SUBHAYNI - HASBI ALI - MUTTAQIN MANSUR, TEUKU - ADI ABDULLAH, M. - SALEH SJAFEI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia

DARMAWAN - MAHFUD - LENA FARSIA - HASBI ALI - RUHAYA - AZHARI YAHYA - SAIFUL, TEUKU - MUTTAQIN MANSUR, TEUKU - ALI ABUBAKAR - SULAIMAN TRIPA - ADITYA RAHMADHONY - ARFRIANI MAIFIZAR - AUFA MIRANTI - DWI ANDAYANI BUSISETYOWATI - FARAHDINNY SISWAJANTHY - INDRA KUSUMA HADI - KHAIRIL AKBAR - MOHD. DIN, RIDAYANI - RIKI YULIANDA - SOPAR - YENNY FEBRIANTY

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan no. 18 th.2001

ERNA HAYATI - HASBI ALI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "HASBI ALI"

Permintaan membutuhkan 0.9034 detik untuk selesai

UPT. PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Merawat moralitas bangsa

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) bermuatan general education

Ilmu sosial dan budaya dasar: bermuatan general education

Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia

Pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan siswa SMA di Kabupaten Simeulue

Proses interaksi antara penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa di kota Banda Aceh

Pemetaan dan peningkatan mutu pendidikan siswa SMA di Kabupaten Simeulue

Karakteristik interaksi antara paramedis dengan pasien di rumah sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh

Batas kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pemilihan kepala daerah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan no. 18 th.2001

Hasil Pencarian

Advanced Search