UPT. PERPUSTAKAAN DAN E-LEARNING UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data panel selama periode waktu dari tahun 2007-2013, pada 21 kabupaten berbasis pertanian. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan persamaan simultan yang pendugaannya menggunakan Two-Stage Least Square (2 SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio harga pupuk terhadap harga gabah dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan input pupuk, tenaga kerja dan ketersediaan pangan, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk sub sektor tanaman pangan dan upah berpengaruh positif terhadap permintaan input dan ketersediaan pangan. Pendapatan masyarakat dan harga barang substitusi berpengaruh positif terhadap aksesibilitas pangan, sedangkan rasio produksi terhadap konsumsi berpengaruh negatif terhadap aksesibiltas pangan. Harga beras berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan pangan, sedangkan harga barang substitusi, pendapatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pemanfaatan pangan. Kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah, diiringi dengan penurunan harga beras merupakan kebijakan terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan mulai dari sisi permintaan input, ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan dan pemanfatan pangan. Peningkatan ketahanan pangan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, disebabkan meningkatnya kesehatan dan produktivitas kerja. Pemerintah harus lebih fokus untuk melaksanakan program-program peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Perlu adanya perbaikan kebijakan pangan, mulai dari sisi produksi di tingkat petani, manajemen tata niaga, teknologi dan pemberdayaan petani selaku produsen pangan. Pemerintah perlu tetap menjaga stabilitas harga beras dan harga input untuk membantu konsumen maupun produsen. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang efektif dan efisien, dengan mengurangi korupsi, perjalanan dinas, hibah dan pengeluaran rutin lainnya yang tidak efektif. Selain itu pemerintah juga harus memantau realisasi penggunaan anggaran tersebut sehingga tepat waktu dan tepat sasaran. Kata kunci : kebijakan fiskal, ketahanan pangan, kemiskinan, 2SLS, panel data