Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

Hukum pemerintahan daerah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Kedudukan peraturan daerah yang dibatalkan oleh menteri dalam negeri setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite

Peran Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam mengawasi kinerja pemerintah di Kota Banda Aceh

Detail CantumanXML DetailCite

Perizinan usaha perkebunan yang berkelanjutan di Aceh

Detail CantumanXML DetailCite

Kepastian hukum qanum Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum pemerintahan daerah: panduan dan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah perbatasan dan pedalaman dalam perspektif kedaulatan bangsa

Hukum pemerintahan daerah: panduan dan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah perbatasan dan pedalaman dalam perspektif kedaulatan bangsa

Detail CantumanXML DetailCite

Disharmonisasi landasan hukum dalam pembentukan lembaga pengawas pemilihan umum kepala daerah di provinsi Aceh

Detail CantumanXML DetailCite

Inventarisasi rencana legislasi daerah (Relegda) daerah tingkat Kalimantan Timur

Detail CantumanXML DetailCite

Kewenangan gubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II setelah pemilihan kepala daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Kewenangan gubernur dalam mutasi jabatan eselon II di lingkungan pemerintahan Aceh

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "LOCAL GOVERNMENT - LAW"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 5 halaman
Permintaan membutuhkan 3.49353 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result